Bincang Kebijakan, BIPPS Gelar Ngobrol Pintar (Ngopi)

Bincang Kebijakan, BIPPS Gelar Ngobrol Pintar (Ngopi)

Ngamprah -  Dalam rangka membincang kebijakan publik, Bandung Institute Public Policy Study (BIPPS) gelar Ngobrol Pintar (Ngopi) bekerjasama dengan DPP Kembara dan MPS-Net dengan tema " Teknik Analisis Kebijakan Publik"  bertempat di Sekretariat DPP Kembara Jl.Ngamprah Kabupaten Bandung Barat (Kamis, 31/10/2019).

Pegiat Kebijakan, Fadila Rasyid mengatakan, mengutip definisi dari Thomas erday bahwa kebijakan publik "di not to do, what Governance choice"

"Secara arti kebijakan itu dari bijaksana merupakan sifat pendalaman dan citra, mengasah diri panca indra dan pengalaman, melibatkan seperangkat nilai dari masyarakat dan pemangku kepentingan"

Kemudian Fadil juga mengatakan teknis Analisis kebijakan publik membahas terkait dengan tata cara metode dan proses analisis kebijakan publik.

"Dalam pembuatan kebijakan publik proses pembuatannya melalui pembuatan agenda setting, perumusan, fomulasi, penetapan, legitimasi, dan pelaksanaan evaluasi kebijakan,"ujarnya.

Selanjutnya Fadil menjelaskan bahwa dalam tahapan pembuatan kebijakan publik harus melibatkan masyarakat dan urgensi dampak kebijakan.

"Setiap kebijakan harus diberikan solusi penyelesaiannya yang ada di masyarakat,"terang Fadil.

Fadil menambahkan bahwa dalam penyusunan agenda setting kebijakan publik ada aktor penting yang terlibat dalam pembentukan agenda setting.

"Pemerintah, Organisasi Masyarakat, Pihak Swasta dan Media mempunyai peran signifikan dalam penyusunan agenda kebijakan,"katanya

Fadil pun menambahkan tiga pendekatan untuk melihat dan menganalisis persoalan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

"Pendekatan analisis kebijakan kekuasaan, rasional dan ideal untuk melihat setiap fenomena kebijakan publik,"pungkasnya.

Fadil menjelaskan Analisis kebijakan itu tidak bersifat satu analisis tapi multi analisis dalam membaca kebijakan.

"Wahana Perguruan Tinggi bisa menjadi pusat kajian menghasilkan analisis rekomendasi menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk menyusun dan mengevaluasi kebijakan publik," tutup Fadil.
(MPS)

Artikel Lainnya

Back To Top