Pesantren Harus Buat Pernyataan Bersedia Disangsi, Pemprov Jabar Dikritik

Pesantren Harus Buat Pernyataan Bersedia Disangsi, Pemprov Jabar Dikritik

Gubernur Jawa Barat menerbitkan Keputusan No. 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Di Lingkungan Pondok Pesantren. Surat tersebut ditetapkan dan ditanda tangani oleh Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil tanggal 11 Juni 2020.

Dalam surat keputusan tersebut, terdapat aturan umum dimana pesantren diharuskan membuat surat pernyataan yang ditembuskan pada Bupati/Walikota dan ditembuskan pada pihak kepolisian.

Beberapa poin yang tertuang dalam contoh surat pernyataan yang harus dibubuhi materai dan tanda tangan tersebut adalah:

Pertama, bersedia untuk melaksanakan Protokol Kesehatan Penanganan Covid 19 dalam menjalankan aktivitas selama Pendemi Covid 19. 

Kedua, bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan Pondok Pesantren.

Ketiga, bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar Protokol Kesehatan Penanganan Covid 19.


Edi Rusyandi
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi partai Golkar, Edi Rusyandi.

Surat pernyataan dalam Keputusan Gubernur tersebut akhirnya menuai beragam komentar dan kritikan.

Salah satunya dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi partai Golkar, Edi Rusyandi.

Menurut Edi, terbitnya keputusan tersebut sebagai salah satu ikhtiar pemerintah provinsi Jawa Barat dalam upaya memutus mata rantai covid 19 di lingkungan pondok pesantren. Hanya saja, Edi menyayangkan salah satu poin pada contoh surat pernyataan tersebut menyertakan pesantren harus bersedia dikenai sanksi jika melanggar.

"Adanya sanksi jika melanggar itu dirasa berlebihan bagi kalangan pesantren," ungkap Edi dalam rilis yang diterima Santripedia.

Wakil Ketua GP Ansor Jawa Barat ini menganggap klausul sanksi pada surat tersebut menunjukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak faham dan peka atas realitas objektif dunia pesantren yang khas dan kompleks. Menurutnya kondisi dan kemampuan pesantren itu beragam dan tidak bisa disamaratakan. 

"Kebijakan dengan pendekatan sanksi tersebut keliru dan hanya akan menimbulkan persepsi lain dari masyarakat pesantren. Ini kan jadi seolah ngancam," paparnya.

Ia mengatakan kalangan pesantren memang menyuarakan asprirasi menuntut pemerintah untuk turut memperhatikan pesantren di masa pandemi. Namun bukan dengan resiko dikenai sangsi.

"Mereka ingin melanjutkan aktifitas pesantren dalam kondisi (pandemi) seperti ini. Mereka butuh solusi. Bukan sanksi. Bagaimana sarana dan layanan kesehatannya, ketersediaan masker, handsanitizer, bagaimana kebutuhan pangan kyai dan santrinya dll., ya dibantu, gar protokol kesehatan ini berlangsung dan dilaksanakan," ungkapnya.

(Ang)

Bagikan: