Ensiklopedia Santri
Indeks

Warga NU Wajib Ber-PKB?

Membaca tulisan Kiyai Imam Jazuli tentang Gus Yahya, NU dan PKB, saya tertarik untuk ikut berkomentar.

Sudah cukup jelas sikap Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) bahwa NU tidak akan menjadi alat politik partai manapun termasuk PKB. Tentu dalam hal ini yang dimaksud adalah politik praktis yang uruasannya berkaitan dengan kepartaian.

Kita tahu bahwa NU sendiri adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam bidang keagamaan, bukan partai politik (parpol) yang mempraktekan politik untuk rebutan jabatan dan kekuasaan.

Sehingga tidak elok bila saat ini memunculkan slogan “Warga NU Kultural Wajib ber-PKB”. Adapun alasannya bisa kita simak.

Pertama, NU tidak berpolitik praktis. Hal ini sesuai dengan khittah NU 1926 yang dicetuskan dalam muktamar tahun 1984.

Bila pun kemudian ada surat Tugas PBNU Nomor 925/A.II/03/6/1998 tanggal 27 Shofar 1419/22 Juni pada 1998, maka surat tersebut tepat pada masanya.

Pendirian PKB oleh tokoh NU tidak berarti NU dan warganya harus ber-PKB. Tidak ada suatu kebijakan apapun yang memaksa warga NU wajib ber-PKB. Praktiknya, Gus Dur dan para pendiri PKB lainnya tidak memaksa warga NU untuk ber-PKB.

Lebih jauh menjelang akhir hayat, Gus Dur justru menyerukan untuk tidak memilih PKB dan malah mempersiapkan membentuk partai baru untuk menggantikan PKB sebagai partai yang menjadi wadah aspirasi kaum nahdliyyin.

Kedua, tidak ada urgensi apa pun agar warga NU wajib berpartai, termasuk ber-PKB. Pada dasarnya NU tidak butuh PKB. Ada atau tidak ada PKB, saya rasa NU akan tetap ada, dan NU akan tetap bahagia. Tidak ber-PKB tidak membuat NU bubar dan berkurang sedikit pun. Beda halnya bila PKB tanpa NU, mungkin saya lebih memandang PKB akan “punah”. Saat ini nilai jual PKB cukup tinggi karena sering membawa nama NU.

Oleh karena itu, menurut saya warga NU tidak wajib berpartai, termasuk ber-PKB. Sebatas boleh jika memang mau.

Dan slogan warga NU wajib ber-PKB sebaiknya dibalik. Lebih tepat jika menjadi “warga PKB wajib ber-NU”.

Ketiga, tentang banyak politisi PKB di daerah yang dianggap membantu NU, itu tidak bisa dijadikan landasan warga NU wajib ber-PKB. Karena sudah keharusan politisi PKB melayani dan membantu NU melihat banyaknya suara NU yang masuk ke PKB.

Jadi poinnya, bukan PKB yang membantu NU, tapi warga NU yang membantu PKB.

Keempat, jika dikatakan NU tidak mungkin terhindar dari politik, memang benar. Hanya saja politik NU sudah jelas, yaitu politik keagamaan dan kebangsaan. Bukan politik praktis.

Kelima, jika NU memihak dan terlibat salah satu parpol, dalam hal ini PKB, peran NU sebagai pengayom bangsa akan hilang, termasuk di hadapan parpol lain. NU yang biasanya dijadikan penengah, penasihat, penegur, dan pembimbing oleh berbagai partai akan tidak ada lagi. Dan kemudian berganti menjadi bagian dari pemetaan lawan politik.

Selain itu, NU yang biasanya dijadikan mitra keagamaan oleh berbagai elemen, termasuk oleh irisan partai politik akan menyempit. NU akan dipetakan, dakwahnya akan dicurigai, kepentingannya akan banyak dimentahkan.

Keenam, bila warga NU wajib ber-PKB, maka pengembangan potensi nahdliyyin yang punya fashion di bidang politik akan berkurang.

Kita tahu, struktur organisasi partai itu terbatas, baik itu dari tingkat pusat maupun di akar umput. Jika warga NU hanya harus di PKB, akan banyak nahdliyyin yang tidak terakomodir. Akab banyak potensi-potensi yang tidak bisa masuk karena persaingan yang terlalu padat.

Kemudian pada masa pencalonan dalam kontesatsi politik, setiap partai tentu punya jatah terbatas untuk mendaftarkan calonnya. Jika warga NU hanya di PKB, akan banyak potensi yang hilang karena padatnya persaingan. Kemudian akan banyak kesempatan di partai lain yang malah diisi minhum.

Menurut saya, warga NU lebih enak masuk di manapun dalam politik berfastabiqul khoirat.

Itu beberapa poin singkat yang sempat saya tulis. Selebihnya mungkin menyusul.

(Penulis merupakan orang biasa, bukan orang penting, dan bukan siapa-siapa).